Menko Polhukam: Saya Sarankan Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Tedjo mengatakan, pemerintah tak ingin mengambil risiko dengan mempertaruhkan nama baik Indonesia jika terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan Munas Golkar seperti yang terjadi pada rapat pleno di DPP Partai Golkar hari ini, Selasa (25/11/2014).

"Yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa malam.

Tedjo memaparkan, hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah, waktu pelaksanaan munas bersamaan dengan musim libur menjelang akhir tahun 2014. Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.

"Kami khawatir akan ada travel warning, Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja sudah," ungkap mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu.

Tedjo menekankan, yang diinginkan pemerintah adalah untuk kepentingan yang lebih besar dan bukan mengintervensi partai politik.

"Lebih penting mana Golkar yang diputuskan sepihak untuk pilih Ical dengan kepentingan lebih besar, rusak nama indonesia, pariwisata hancur, mana yang lebih (besar)? Apa lebih memilih Ical? Nah kan, berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Tedjo.

Jika citra Indonesia rusak akibat pelaksanaan Munas Golkar, menurut dia, akan sangat sulit  memulihkan kembali citra di tingkat internasional.

"Dianggap Indonesia tidak aman. Apalagi di Bali, tempat wisatawan," kata dia.

Golkar memanas

Sebelumnya, Partai Golkar mengalami perpecahan menjelang digelarnya Musyawarah Nasional IX. Perpecahan terjadi karena adanya kubu yang membentuk panitia munas dan yang terdiri dari presidium penyelamat Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, pembentukan presidium penyelamat Partai Golkar diambil berdasarkan derasnya aspirasi yang mengalir di rapat pleno Partai Golkar. Salah satu tugas presidium penyelamat Partai Golkar adalah menyelenggarakan Munas IX. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini kemudian menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota.

Tak hanya itu, Agung juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.

Keputusan presidium penyelamat Partai Golkar berbanding terbalik dengan keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang telah menetapkan Munas IX digelar di Bali mulai 30 November 2014. Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan Rapimnas VII Partai Golkar yang digelar di Yogyakarta. Mereka menyatakan bahwa Munas IX tetap diselenggarakan di Jakarta pada Januari 2015 mendatang.

Puncak perseteruan kedua kubu itu akhirnya pecah pada hari ini. Sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota AMPG pimpinan Yorry Raweyai melakukan adu jotos dengan anggota AMPG dari kubu Doli Kurnia di DPP Partai Golkar.