Koalisi Indonesia Hebat Tak Akan Ikut Interpelasi Jokowi

Tubagus mengatakan, hak interpelasi minimal diajukan oleh 25 anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Dengan syarat ini, pengajuan hak interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan sangat mungkin terjadi.

"Namun, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesa Hebat (KIH) sudah pasti akan menolaknya. Bila ditambah dengan Demokrat  yang konsisten, cukup minta penjelasan pemerintah di tingkat komisi melalui rapat kerja, maka hak interpelasi ini akan terpental dan gagal," kata Tubagus Hasanuddin, Senin (24/11/2014).

Yang akan dilakukan PDI-P, kata dia, adalah menjelaskan dan melakukan lobi-lobi mengapa pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga BBM.

"Tentu, ada pertimbangan yang menitikberatkan pada program pembangunan untuk menunjang kesejahteraan rakyat di tahun-tahun mendatang," katanya.

Ia mengungkapkan, kenaikan harga BBM diputuskan dengan perhitungan demi kepentingan rakyat. Pengalokasikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM itu tepat waktu, tepat orang dan tepat jumlah.

"Yang ketiga, tidak ada kebocoran dalam pengalokasikan dana tersebut, atau lebih jelas lagi tidak ada korupsi. Kalau tiga syarat itu terpenuhi mengapa harus diramaikan. Toh, ini demi kepentingan rakyat. tapi sekali lagi KIH tidak khawatir, pemerintah mampu menjelaskan dengan detail dan dengan argumenatasi yang cukup," katanya.

Tubagus Hasanuddin juga menilai, usul interpelasi juga tak lepas dari dinamika menjelang suksesi kepemimpinan di partai politik. Bila ada pergantian kepemimpinan partai, terbuka peluang kebijakan interpelasi akan berubah.

"Dan saya anggap,  itu wajar saja dalam politik," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pengumpulan dukungan tanda tangan anggota DPR untuk penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan BBM digulirkan mulai Senin (24/11/2014) kemarin.

Ia mengatakan, targetnya, dukungan interpelasi akan mencapai 300 tanda tangan. Selain anggota Koalisi Merah Putih (KMP), menurut Bambang, dukungan juga diharapkan dari anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kecewa karena Jokowi telah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM.