Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono "Cium" Ketidakberesan soal Pelaksanaan Munas Golkar di Bali

Kompas.com - 24/11/2014, 17:20 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Agung Laksono "mencium" adanya ketidakberesan terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Bali mulai 30 November 2014. Dia melihat ada berbagai kejanggalan terkait penetapan Munas tersebut.

"Munas ini kan tak hanya memilih ketua umum, mestinya waktunya cukup. Ini kan seminggu. Kita tidak tahu siapa panitianya," ujar Agung Laksono, saat menghadiri rapat pleno di kantor DPP Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (24/11/2014).

Agung mengatakan, selain memilih ketua umum, Munas tersebut juga memiliki agenda untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga "partai beringin" tersebut sehingga perlu ada perencanaan matang dalam pelaksanaannya.

Agung juga mengatakan, dia siap untuk bersaing dengan petahana, yakni Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menjadi ketua umum partai. Dia mengaku sudah memiliki dukungan dari kader-kader Golkar di daerah. "Dukungan di Pulau Jawa," ucap Agung.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, Munas IX Golkar awalnya akan digelar Bandung, Jawa Barat. Selain Bali, opsi lainnya adalah di Surabaya, Jawa Timur. Akan tetapi, rencana ini kemudian berubah.

Tantowi menjelaskan, untuk di Bandung dan Surabaya, pihaknya tak mendapatkan izin dari kepolisian daerah setempat sehingga akhirnya diputuskan Munas akan digelar di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. "Polda Jabar dan Jatim tidak merekomendasikan karena lagi marak demo kenaikan harga BBM di wilayah mereka sehingga khawatir pengamanan tidak bisa maksimal karena pasukan yang tersebar," ungkap Tantowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com