Jokowi Pangkas Anggaran Dinas dan Rapat 2015 hingga Rp 16 Triliun

"Kira-kira bisa dipotong karena tidak efisien, seperti anggaran perjalanan dinas itu dan rapat-rapat, yang sampai Rp 41 triliun. Saya perintahkan potong untuk Rp 25 triliun," ujar Jokowi di sela-sela pertemuannya dengan para gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Menurut Jokowi, kebutuhan perjalanan dinas dan rapat tahun depan sebenarnya hanya sekitar Rp 22 triliun. Dengan demikian, dana alokasi anggaran sebesar Rp 25 triliun dianggap sudah lebih dari cukup. Menurut Jokowi, hasil penghematan sebesar Rp 16 triliun akan diberikan ke daerah.

"Rp 16 (triliun) ini tadi dibicarakan dengan gubernur untuk apa, untuk apa, untuk apa (ditempatkan untuk sejumlah kebutuhan)," imbuh Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel serta pembatasan perjalanan dinas. Jika ada yang melanggar, maka Yuddy menjanjikan bahwa pihak tersebut akan dikenai sanksi administratif.

Untuk pengawasan, pihak kementerian akan mengaktifkan lagi semua inspektorat di semua instansi pemerintahan, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Mereka harus memanfaatkan aula atau ruang pertemuan yang dimiliki oleh pemerintahan. Kalau tidak ada, bisa memanfaatkan kampus, aula milik TNI, atau gedung lain yang ada di wilayah tersebut," ucap Yuddy.