Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Usulkan Hari Santri Nasional 22 Oktober, Bukan 1 Muharam

Kompas.com - 21/11/2014, 17:05 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menilai tidak tepat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menetapkan tanggal 1 Muharam sebagai hari santri nasional. Said mengusulkan agar hari santri ditetapkan pada 22 Oktober setiap tahunnya.

"Tolong sampaikan ke Presiden, tidak tepat 1 Muharam. Yang khas itu tanggal 22 Oktober di mana para santri dengan semangat jihad menyambut pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di Surabaya, dan mempertahankan kemerdekaan," kata Said saat membuka acara Konferensi Besar Fatayat NU di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Hadir pula dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Said, pada 22 Oktober beberapa tahun lalu, para santri dengan arahan Kiayai Haji Hasyim Ashari melawan pasukan NICA.

"Kiai Abas dari Cirebon, Kiai Maskur dari Malang, korbannya 22.000 tapi alhamdulillah berhasil. Yang pasang bom di komandan NICA itu Harun, santri Tebu Ireng. Jadi hari santri 22 Oktober bukan 1 Muharam," sambung Said.

Said juga mendoakan Jokowi-Kalla diberikan kekuatan lahir dan batin dalam memimpin negara. Menurut keputusan musyawarah nasional PBNU, kata Said, penganut NU menerima sistem kepemimpinan yang nasionalis. Dengan demikian, NU menganggap Jokowi-Kalla sebagai pemimpin yang sah.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi tak ingin tergesa-gesa dalam menentukan hari santri secara nasional. Dia ingin penetapan hari santri dilakukan bersamaan dengan kegiatan monumental dan bukan sekadar seremonial belaka.

Mantan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto yang kini menjabat Sekretaris Kabinet menyampaikan, pada 1 Muharam lalu, Jokowi memang menyampaikan janjinya untuk menetapkan hari santri. Namun, menurut Andi, hal itu bukan berarti Jokowi berjanji menetapkan 1 Muharam sebagai hari santri.

Andi mengungkapkan, Jokowi berpandangan bahwa 1 Muharram adalah tahun baru Islam yang maknanya jauh lebih luas dari hari santri. Itulah mengapa Jokowi tak pernah berjanji menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com