Selain mempunyai ilmunya yang mumpuni, Prasetyo dinilai Margarito tak mudah diintervensi pihak mana pun, termasuk diintervensi Presiden ketika ada masalah hukum berkaitan partainya atau koalisinya.
"Jadi, penilaian Presiden sudah pas," kata Margarito kepada wartawan, Jumat (21/11/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.
Margarito juga meyakini Jokowi sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum melantik mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) itu sebagai Jaksa Agung. Menurut Margarito, tak mungkin Jokowi memilih orang yang akan merepotkan pemerintahannya nanti dengan berbagai "skandal hukum".
"Jadi, kalau dia (Jokowi) mengangkat orang yang salah, nggak mungkin," kata Margarito.
Sementara itu, terkait pro-kontra status Prasetyo yang berlatar kader Partai Nasdem, Margarito memandang itu bukan persoalan.
"Bukan urusan dia politisi atau bukan, melainkan tergantung moral orang itu sendiri," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ia menilai, Prasetyo memiliki rekam jejak yang baik. Karena itu, dia berharap semua pihak dapat menghargai hak prerogatif Presiden. Terlebih lagi, diyakini Pigai, Jokowi sudah menelusuri kapasitas Prasetyo jauh sebelum mengangkatnya.
Meski begitu, Pigai mengimbau agar masyarakat tak cukup hanya menyoroti pengangkatan Prasetyo semata. Masyarakat juga harus mengawalnya.
"Yang kami inginkan masyarakat dan seluruh elemen terus mengontrol agar kasus HAM masa lalu dan kasus-kasus besar dapat diselesaikan dengan baik, profesional, serta transparan," ujar Pigai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.