Wasekjen Golkar: Tak Ada yang Diuntungkan dan Dirugikan Percepatan Munas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa tak sependapat jika dimajukannya waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar dimaksudkan untuk memuluskan langkah Aburizal Bakrie kembali menduduki kursi ketua umum. Menurut Lalu Mara, semua calon ketua umum memiliki peluang yang sama di forum pemilihan tersebut.

"Tak ada yang diuntungkan dan tak ada yang dirugikan atas keputusan tersebut," kata Lalu Mara, saat dihubungi, Jumat (21/11/2014).

Lalu Mara menjelaskan, tak ada alasan mengkhawatirkan dimajukannya pelaksanaan Munas IX. Ia justru menuding internal Golkar yang menolak dipercepatnya Munas adalah kubu yang sejak awal meminta Munas dipercepat.

Ia melanjutkan, Aburizal awalnya sepakat dengan keputusan pleno DPP Partai Golkar yang menetapkan Munas IX digelar pada Januari 2015. Namun, sikap Aburizal kemudian berubah karena Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta memutuskan Munas IX digelar pada 30 November 2014 di Bandung, Jawa Barat.

"Karena keputusan rapimnas hirarkinya lebih tinggi dari keputusan pleno DPP, maka beliau (Aburizal) dan DPP wajib melaksanakan keputusan tersebut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyayangkan dipercepatnya pelaksanaan Munas IX Partai Golkar. Ia menganggap ada banyak keanehan yang tak terjawab karena keputusan itu didukung oleh hampir seluruh Ketua DPD I Partai Golkar. (baca: Agung Laksono Tak Gentar Lawan Aburizal Bakrie)

Sebelumnya, Rapimnas Golkar di Yogyakarta pada 18-19 November 2014, yang dihadiri seluruh DPD tingkat I Golkar menyepakati penyelenggaraan munas dipercepat menjadi 30 November 2014.

Hal ini bertentangan dengan kesepakatan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Munas digelar Januari 2015, sesuai rekomendasi Munas sebelumnya.

Percepatan Munas disebut-sebut bertujuan untuk mendorong terjadinya aklamasi pemilihan Aburizal Bakrie menjadi ketua umum kembali. Di sisi lain, percepatan munas akan membatasi waktu bagi calon ketua umum lain untuk melakukan konsolidasi.

Tujuh calon Ketua Umum DPP Partai Golkar kemungkinan akan bersatu dengan hanya mengusung satu nama yang akan melawan Aburizal dalam Musyawarah Nasional IX.

Politisi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menyebutkan, ketujuh calon ketua umum itu adalah Agung Laksono, Agus Gumiwang, MS Hidayat, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Hajriyanto Thohari, dan Airlangga Hartanto.