Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak Buah Menteri Tjahjo Bantah Server E-KTP Ada di India

Kompas.com - 17/11/2014, 14:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut bahwa server kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP berada di India.

"Server ada di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta. Bisa dicek. Server yang di luar negeri itu enggak ada," ujar Dodi saat dihubungi, Senin (17/11/2014).

Dodi menyebut publik salah menangkap isi pernyataan Tjahjo. Menurut Dodi, yang ada di luar negeri seperti yang dikatakan Tjahjo adalah temuan E-KTP palsu, bukan server.

Dodi membenarkan bahwa Tjahjo menghentikan program E-KTP untuk sementara waktu. Namun, Dodi menampik bahwa penghentian yang dimaksud terkait dengan perekaman data. Adapun yang dimaksud sang menteri, kata Dodi, adalah penghentian pencetakan fisik E-KTP. "Perekaman data masih jalan terus. Kalau dihentikan, justru menyalahi undang-undang," lanjut Dodi.

Penghentian pencetakan fisik E-KTP, menurut Dodi, dilakukan karena pihaknya masih kekurangan blangko. Pengadaan blangko itu sendiri belum dapat dilaksanakan lantaran belum cairnya anggaran tahun 2014. Dodi memastikan, program E-KTP akan terus berjalan jika anggaran itu cair.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan untuk menghentikan program E-KTP dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Banyak hal yang harus dievaluasi dalam program tersebut.

Tjahjo berpendapat, fakta yang ditemukan oleh pihaknya cukup serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan dimiliki oleh negara lain (India) sehingga database di dalamnya rentan diakses oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Menanggapi keberadaan server E-KTP di luar negeri, pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Deddy Syafwan, khawatir ada kepentingan luar yang bermain pada proyek E-KTP. Data E-KTP, kata dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum terdata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com