Ini Kata Pramono soal Perbedaan Pendapat Nasdem atas Revisi UU MD3

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh atas perbedaan sikap anak buahnya di DPR terkait rencana revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Menurut Pramono, dirinya tidak memiliki hak untuk mengomentari perbedaan sikap yang diberikan rekannya sesama anggota Koalisi Indonesia Hebat yang berbeda fraksi.

"Kalau itu tanyakan saja langsung kepada Pak Surya Paloh," kata Pramono seusai bertemu dengan sejumlah petinggi parpol dari Koalisi Merah Putih (KMP) di kediaman Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, Rabu (12/11/2014).

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Victor Laiskodat, menyatakan, pihaknya menolak penyelesaian konflik di DPR melalui revisi Tata Tertib DPR dan Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut Victor, menyelesaikan masalah dengan cara mengubah aturan adalah bukti negatif sebuah proses politik di parlemen. Pramono mengatakan, seluruh pimpinan KIH sebelumnya telah menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Selasa (11/11/2014) kemarin.

Meski tak menjelaskan hasil pertemuan kemarin, tetapi ia memastikan bahwa perbedaan sikap di tubuh KIH telah selesai.

"Jadi di Teuku Umar kita sudah diberikan mandat untuk pertemuan hari ini. Dan alhamdullilah sudah ada titik temu, jadi tidak ada lagi yang bisa bilang ini bukan bagian (dari kesepakatan)," katanya.

Pramono menambahkan, pertemuan yang dilangsungkan di kediaman Hatta menjadi salah satu titik positif penyelesaian konflik antara KIH dan KMP. Ia optimisitis, dalam waktu dekat konflik antara kedua koalisi akan segera berakhir.

"Kami yakin Kamis atau Jumat besok selesai," ujarnya.