Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Papua Minta Mendagri Tak Gegabah Evaluasi Dana Otsus

Kompas.com - 05/11/2014, 18:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak tergesa-gesa mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua. Ia mengatakan, saat ini tengah menjalankan kebijakan agar dana otsus dapat digunakan secara efektif meski jumlahnya sangat terbatas.

Lukas mengatakan, sangat keliru jika pemerintah menilai dana otsus untuk Papua terbilang besar. Faktanya, kata dia, selama 13 tahun, Papua hanya mendapat dana otsus sekitar Rp 30 triliun dan dikucurkan secara bertahap sejak tahun 2002.

"Anggaran otsus itu siapa yang bilang besar? Itu kan hanya 2 persen dari DAU nasional. Sebenarnya tidak cukup," kata Lukas, saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Lukas mengungkapkan, selama 13 tahun, penggunaan dana otsus menumpuk di provinsi. Dengan kondisi ini, ia mengevaluasi dan menyebarkannya ke kabupaten/kota tak lama setelah menjadi Gubernur Papua.

"Jadi jangan Mendagri tidak melihat kebijakan yang sedang berjalan, jangan tabrakan dengan kebijakan kita yang sekarang. Kemdagri harus diskusi dengan kami," ujarnya.

Ia menambahkan, ada 29 kabupaten/kota di Papua. Setiap kabupaten/kota mendapat dana otsus hanya sekitar Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar. Dana sebesar itu dinilainya tidak cukup untuk membangun infrastruktur di Papua mengingat mahalnya biaya bahan baku dan transportasi di sana.

Sebagai salah satu solusi percepatan pembangunan infrastruktur, kata Lukas, pemerintah harus serius merencanakan pengintegrasian industri. Ia menyebutkan, harus ada kemauan konkret pemerintah untuk membangun pabrik semen dan pabrik pupuk di Papua.

"Berapa pun besarnya kita kirim (uang ke kabupaten/kota) tidak akan bermanfaat di Papua karena kemahalannya luar biasa. Uang habis di angkutan transportasi dan seterusnya. Itu sebabnya harus dipikirkan bagaimana cara menurunkan harga-harga di Papua," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya wacana untuk mengevaluasi penggunaan dana otsus untuk Provinsi Papua. Wacana itu ada berdasarkan masukan dari sejumlah pihak terkait dan tengah ditelaah.

Tjahjo menuturkan, dana otsus yang dikucurkan pemerintah untuk Papua sangat besar. Ia tak menyebut jumlah rincinya, Akan tetapi, penggunaan dana tersebut harus dievaluasi agar memberikan hasil yang signifikan.

Arah evaluasinya, kata Tjahjo, kemungkinan besar penggunaan dana otsus untuk Papua akan lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Ukurannya adalah agar manfaatnya dapat dirasakan secara oleh masyarakat setempat.

"Bantuan pemerintah terhadap Papua besar tetapi bagaimana pengucurannya bisa menjangkau secara cepat untuk membangun infrastruktur," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com