Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada "Kode" dari DPP, Fraksi PDI-P Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 05/11/2014, 11:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Fraksi PDI Perjuangan di DPR belum membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sikap resmi baru akan ditentukan dalam rapat setelah ada instruksi dari DPP PDI Perjuangan.

"Sampai hari ini karena kita belum dapat kode, jadi kita belum rapat, belum ada sikap resmi," kata Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR, Bambang Wuryanto, saat dihubungi, Rabu (5/11/2014).

Bambang melanjutkan, kalaupun ada anggota Fraksi PDI-P yang melontarkan pendapat sebagai respons pada rencana pemerintah menaikkan harga BBM, hal itu hanya pendapat pribadi. Ia menegaskan, setelah sikap resmi diputuskan oleh PDI-P, maka semua anggota fraksi wajib menaati.

"Saya kira beliau-beliau punya pendapat subjektif, hanya pendapat anggota secara pribadi," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut Kalla, subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu antara lain adalah KIS dan KIP.

Terkait rencana itu, muncul penolakan sedikitnya dari dua anggota Fraksi PDI-P di DPR, yaitu Efendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Keduanya secara terbuka menolak rencana kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah mencari alternatif lain.

Rieke menganggap alasan mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif dan demi menyelamatkan kas negara adalah alasan klasik yang harus dikritisi. (baca: Rieke Tolak Rencana Jokowi Naikkan Harga BBM)

Adapun Effendi menyebut Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil tidak menganut ideologi Trisakti. (baca: Harga BBM Akan Naik, Effendi Simbolon Sebut 3 Menteri Jokowi Tak Anut Ideologi Trisakti)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com