Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pukul 19.00 WIB di Kompas TV, Puan Menjawab Keraguan Masyarakat

Kompas.com - 03/11/2014, 17:58 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Diakui atau tidak, ada sebagian masyarakat yang meragukan Puan Maharani sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019.

Statusnya sebagai anak Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu yang disoroti. Pantaskah Puan memegang jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

Menjawab keraguan tersebut, Puan bicara blak-blakan dalam wawacara khusus dengan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi.

Wawancara tersebut akan disiarkan dalam acara "Wajah Kabinet Kerja Jokowi-JK" di Kompas TV, Senin (3/11/2014) pukul 19.00 WIB.

"Kalau kemudian orang masih berpikir soal keahlian saya, beri saya kesempatan untuk bisa membuktikan," kata Puan dalam salah satu petikan wawancara di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (31/10/2014) lalu.

Puan berharap dapat mewarisi bakat almarhum ayahnya, Taufiq Kiemas yang dikenal egaliter dan mahir dalam lobi politik.

Dalam wawancara itu, ia juga menepis tudingan bahwa ibunya mengendalikan Presiden Joko Widodo laiknya boneka.

Menurut Puan, Presiden Joko Widodo pasti memiliki perhitungan matang ketika memutuskan untuk menunjuknya menjadi menteri.

Pengalamannya dalam aktivitas sosial dan organisasi sejak sekolah di bangku SMP hingga aktif sebagai politisi menjadi modalnya saat ini.

"Pengalaman yang tak semua orang bisa miliki ini juga menjadi modal untuk saya di pemerintahan ini," ujar Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com