Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Andi Widjajanto Dilantik Jadi Seskab

Kompas.com - 30/10/2014, 20:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto akan resmi menjabat sebagai sekretaris kabinet (seskab) mulai pekan depan. Andi mengatakan, ia sudah dipanggil secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk menempati posisi yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara itu.

"Ya tadi dipanggil Presiden pukul 16.30 lalu dan diminta tetap berinteraksi dengan Mensesneg sampai pelantikan hari Senin atau Selasa minggu depan," kata Andi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (30/10/2014).

Andi menjelaskan, meski baru dilantik pekan depan, ia sudah mulai diikutsertakan dalam pembahasan bersama Mensesneg. Peran Mensesneg, kata Andi, melayani Presiden sebagai kepala negara, sementara sekretaris kabinet melayani Presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Itu tidak lagi menimbulkan dualisme," kata Andi.

Wewenang seskab diperluas

Pada masa pemerintahan SBY, seskab merupakan pejabat setingkat menteri. Seskab berperan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh kabinet, misalnya, membuat surat edaran yang kerap menjadi surat teguran bagi para menteri.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, kata Andi, seskab tak lagi hanya sebatas menyiapkan keperluan kabinet. Seskab juga akan membawahi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang sebelumnya adalah lembaga yang berdiri sendiri dan langsung di bawah presiden.

"Ya itu nanti seskab yang membawahi UKP4 untuk membantu presiden dalam memantau pelaksanaan program-program kementerian," kata dia.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, keberadaan UKP4 di bawah seskab adalah untuk memperkuat fungsi kepresidenan. Seskab, lanjut dia, akan melakukan evaluasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program yang dilakukan oleh para menteri atau pimpinan lembaga.

Sementara itu, terkait pembentukan Kantor Kepresidenan, kata Andi, akan ditunda terlebih dulu. Kantor Kepresidenan sebelumnya direncanakan dipimpin oleh seorang kepala staf yang posisinya setara dengan menteri.

"Ditunda dulu oleh Presiden karena itu akan merupakan kelembagaan baru yang perpresnya masih harus disusun antara Setneg, Setkab, dan Kemenpan RB. Kalaupun akan beroperasi penuh, kemungkinan bulan Februari," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com