Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maimun Zubair Tak Hadiri Muktamar PPP Versi Suryadharma

Kompas.com - 30/10/2014, 17:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair tak menghadiri Muktamar VIII PPP versi Suryadharma Ali yang digelar di Jakarta, Kamis (30/10/2014). Maimun diwakili oleh anaknya, Gus Yasin Maimun Zubair.

Dalam sambutannya, Gus Yasin menyampaikan permohonan maaf. Ayahnya jatuh sakit sehingga ia tak bisa menghadiri muktamar ini.

"Beliau minta kepada kita semua untuk didoakan agar beliau lekas dapat kesembuhan. Beliau sakit, padahal beliau sudah dijadwalkan terbang," kata Gus Yasin.

Gus Yasin juga menyampaikan pesan Maimun agar para peserta dapat menjalankan muktamar ini dengan sebaik-baiknya, meski tanpa kehadiran tokoh yang dituakan itu. "Beliau berpesan kepada muktamirin untuk senantiasa benar-benar ikhlas, lillahi ta'ala dalam muktamar kali ini, dengan niat kepada Allah," ujar Gus Yasin.

"Semoga apa yang dijalankan oleh kita dapat magfirah sehingga PPP bisa kembali utuh seperti partai yang mempersatukan umat, yang benar-benar menjunjung tinggi persatuan," tambahnya.

Adapun muktamar ini diklaim sah karena diikuti oleh 28 DPW dan 853 DPC dari seluruh Indonesia. Muktamar juga dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Ada pula Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan elite koalisi lain, seperti Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Zulkifli Hasan. Turut hadir pula, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie.

Sebelumnya, PPP kubu Romahurmuziy juga telah mengadakan Muktamar VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober lalu. Muktamar itu sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Nasional
LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com