Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Polri Tebang Pilih Tangani Kasus MA dan Obor Rakyat

Kompas.com - 30/10/2014, 07:40 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) menganggap sikap Polri dalam penangkapan MA, seorang pemuda yang dituduh menghina Presiden Joko Widodo, diskriminatif. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai, Polri telah tebang pilih dengan bersikap aktif hanya terhadap kasus yang pelakunya dari kalangan rakyat kecil.

"Polri bersikap aneh dan diskriminatif. Jika yang melakukan penghinaan rakyat kecil, Polri bekerja cepat dan segera melakukan penangkapan. Giliran yang melakukan penghinaan adalah orang kuat dan berpengaruh, Polri berdalih dan berputar putar serta tidak segera melakukan penangkapan," kata Neta, kepada Kompas.com, Kamis (30/10/2014).

Neta mencontohkan kasus Obor Rakyat yang mencuat saat pemilihan presiden lalu. Dia mengatakan, hingga saat ini dua tersangka dari kasus tersebut, yakni Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, Setyardi Budiono, dan penulis di tabloid tersebut, Darmawan Sepriyossa, belum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian.

Menurut Neta, kasus penangkapan terhadap MA ini, menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan Polri terkesan hanya tajam untuk rakyat kecil. Akan tetapi, tumpul ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh.

"Polri sangat berani dengan orang kecil dan tidak punya pengaruh, sebaliknya polisi sangat takut dengan orang kuat yang punya pengaruh," kata Neta.

Neta meminta agar Polri segera menangkap dua tersangka tabloid Obor Rakyat. Polri harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri tidak tebang pilih dalam menangani kasus penghinaan terhadap Jokowi.

"Jika tidak, jika hanya berani menangkap anak tukang sate yang dituduh menghina Jokowi-Mega, elit-elit Polri akan dengan mudah dituding publik bahwa mereka hanya bersikap mencari muka ke Jokowi dan hanya bisa membangun pencitraan belaka," kata Neta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com