Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Keyakinan Publik terhadap Jokowi Tinggi di Tengah Persepsi Negatif Politik dan Hukum

Kompas.com - 29/10/2014, 17:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan pada persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi politik dan penegakkan hukum. Hal itu terlihat dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Hasil survei menyebutkan bahwa jumlah responden yang menganggap keadaan politik saat ini lebih buruk sebanyak 36,2 persen. Sementara yang merasa lebih baik hanya 23,2 persen responden.

"Tren evaluasi keadaan politik semakin negatif pascakisruh pembahasan RUU Pilkada oleh DPR," ujar peneliti SMRC Djayadi Hanan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Sementara, mayoritas responden menganggap kondisi hukum lebih buruk, yakni 34,8 persen. Adapun yang menilai lebih lebih baik sebanyak 33,4 persen.

Namun, mayoritas masyarakat menilai ekonomi sekarang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sebanyak 32,6 persen responden menilai lebih baik dan 28,3 persen responden menilai lebih buruk.

Meski persepsi masyarakat masih negatif, Djayadi menuturkan, mayoritas publik meyakini pemerintahan Jokowi akan membawa kebaikan. Dalam survei SMRC ini, tingkat keyakinan masyarakat terhadap Jokowi relatif tinggi, yakni 74,5 persen.

Mereka yang yakin terhadap Jokowi secara demografis merata baik berdasarkan gender, desa-kota, maupun usia.

Survei yang dilakukan SMRC pada 2-4 Oktober, dengan melibatkan 1.520 responden. Margin of error dari survei ini, yakni 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai lewat tatap muka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com