Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Usul Jokowi Beri Nama Kabinetnya Hijrah

Kompas.com - 25/10/2014, 13:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinamakan Kabinet Hijrah. Usulan itu dilontarkan Fahri dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah.

"Sy mengusulkan namanya karena kita betul2 berniat berubah. Tapi kita tak punya prerogative. Hanya punya hak bicara," kata Fahri dalam akun Twitter-nya

Dalam tweet-nya terkait Tahun Baru Islam, Fahri lebih banyak bicara soal kabinet mendatang yang belum diumumkan Jokowi. Fahri bercerita, dirinya dihubungi protokoler DPR perihal rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan soal rencana perubahan nomenklatur kementerian.

Presiden sebelumnya mengirimkan surat kepada DPR yang isinya meminta pertimbangan DPR terkait rencana perubahan nomenklatur kementerian. Pimpinan DPR sudah membahasnya. Sedianya, hasil pembahasan tersebut akan dibicarakan pimpinan DPR bersama Jokowi hari ini.

Namun, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, dirinya tidak bisa lantaran hari ini merayakan  di Sumbawa Besar. (Baca: Pimpinan DPR Batal Temui Jokowi Bahas Perubahan Nomenklatur Kementerian)

Fahri lalu menyinggung soal tweet-nya dulu yang menanggapi rencana Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Saat itu, Fahri dikecam berbagai pihak, terutama kalangan santri. (Baca: Berkicau "Sinting" soal Janji Hari Santri Jokowi, Fahri Dituding Tak Menyukai Santri)

"Ini soal salah paham mereka tentang kritik saya. Dan kemudian dianggap serius," kata Fahri ketika kembali mengklarifikasi soal tweet-nya dulu.

Fahri kemudian menanggapi keyakinan Jokowi bahwa pernyataan "sinting" itu malah menambah suara untuk Jokowi-JK saat pilpres lalu.

"Saya melupakan keyakinan Jokowi dan JK bahwa sayalah yg menyumbang banyak suara baginya di Jatim. Saya tidak percaya publik begitu massif merespon sebuah kata. Lupakanlah," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus kita pikirkan untuk membantu presiden yang belum sepekan bersumpahjanji," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus dipikirkan tentang

"Karena banyak yang harus dipikirkan tentang atau . Kalau beliau mau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Nasional
Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Nasional
Menyoal Dewan Media Sosial

Menyoal Dewan Media Sosial

Nasional
MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com