Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2014, 13:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinamakan Kabinet Hijrah. Usulan itu dilontarkan Fahri dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah.

"Sy mengusulkan namanya karena kita betul2 berniat berubah. Tapi kita tak punya prerogative. Hanya punya hak bicara," kata Fahri dalam akun Twitter-nya

Dalam tweet-nya terkait Tahun Baru Islam, Fahri lebih banyak bicara soal kabinet mendatang yang belum diumumkan Jokowi. Fahri bercerita, dirinya dihubungi protokoler DPR perihal rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan soal rencana perubahan nomenklatur kementerian.

Presiden sebelumnya mengirimkan surat kepada DPR yang isinya meminta pertimbangan DPR terkait rencana perubahan nomenklatur kementerian. Pimpinan DPR sudah membahasnya. Sedianya, hasil pembahasan tersebut akan dibicarakan pimpinan DPR bersama Jokowi hari ini.

Namun, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, dirinya tidak bisa lantaran hari ini merayakan  di Sumbawa Besar. (Baca: Pimpinan DPR Batal Temui Jokowi Bahas Perubahan Nomenklatur Kementerian)

Fahri lalu menyinggung soal tweet-nya dulu yang menanggapi rencana Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Saat itu, Fahri dikecam berbagai pihak, terutama kalangan santri. (Baca: Berkicau "Sinting" soal Janji Hari Santri Jokowi, Fahri Dituding Tak Menyukai Santri)

"Ini soal salah paham mereka tentang kritik saya. Dan kemudian dianggap serius," kata Fahri ketika kembali mengklarifikasi soal tweet-nya dulu.

Fahri kemudian menanggapi keyakinan Jokowi bahwa pernyataan "sinting" itu malah menambah suara untuk Jokowi-JK saat pilpres lalu.

"Saya melupakan keyakinan Jokowi dan JK bahwa sayalah yg menyumbang banyak suara baginya di Jatim. Saya tidak percaya publik begitu massif merespon sebuah kata. Lupakanlah," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus kita pikirkan untuk membantu presiden yang belum sepekan bersumpahjanji," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus dipikirkan tentang

"Karena banyak yang harus dipikirkan tentang atau . Kalau beliau mau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com