Tantowi: Anggota DPR Gentayangan Setiap Hari, Tak Jelas Mesti Melakukan Apa

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga kini, DPR masih belum menyusun struktur pimpinan komisi dan badan pada alat kelengkapan Dewan (AKD). Pasalnya, dari 10 fraksi di DPR, baru lima fraksi yang telah menyerahkan susunan nama anggota fraksi yang akan ditempatkan pada AKD.

Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, lembaga legislatif seharusnya dapat segera merampungkan penyusunan struktur AKD. Dengan demikian, apabila pemerintah baru telah terbentuk, maka DPR dapat segera bekerja membahas sejumlah usulan pemerintah.

“Kita bicara logika sajalah. Kita kan lebih dulu dilantik, mestinya kita lebih dulu terbentuk,” kata Tantowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Ia menuturkan, jika struktur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla baru belum terbentuk, komisi dapat tetap menyusun rencana kerja masing-masing apabila pimpinan sudah ada. Selain itu, komisi juga dapat segera melanjutkan pembahasan sejumlah pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh DPR periode sebelumnya.

“Kalau seperti ini kan kasihan. Saya lihat anggota DPR ini gentayangan setiap hari enggak jelas mesti melakukan apa. Tapi saya rasa, ya rakyat kita cerdas. Dari dua kali paripurna ini, rakyat sudah cukup bisa melihat,” ujarnya.

Lima fraksi telah menyerahkan komposisi AKD mereka. Fraksi tersebut tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS, ditambah Fraksi Demokrat.

Sementara lima fraksi lain yang belum menyerahkan adalah Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, dan Fraksi Hanura, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, pihaknya bersama fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sangat terbuka dengan mekanisme musyawarah mufakat agar pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan dibagi secara proporsional.

Hanya saja, kubu fraksi Koalisi Merah Putih, kata dia, tetap tidak ingin mengakomodasi keinginan tersebut. (Baca: DPR Terbelah Dua, Pemilihan Pimpinan Komisi "Deadlock")

"Kami sebenarnya mau selama di tiap alat kelengkapan Dewan ada pimpinan, tapi mereka belum memberikan itu," ujar Pramono.