Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Pilih Pimpinan Komisi meski Tanpa Fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat

Kompas.com - 23/10/2014, 09:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali tersudut di DPR. Pasalnya, partai-partai itu belum menentukan anggota di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya sehingga terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan kursi pimpinan di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, paripurna DPR telah mengesahkan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pada Selasa (21/10/2014).

Sementara itu, lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PPP belum juga menetapkan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan.

"Kita sudah kasih waktu 1 x 24 jam, sesuai UU MD3 dan tata tertib DPR. Kalau mereka tidak menetapkan, ya kita anggap mereka tidak menempatkan anggotanya di komisi dan hanya menempatkan anggotanya di paripurna," kata Fahri, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Dengan begitu, kata Fahri, pihaknya akan kembali meminta penegasan dari lima fraksi pendukung Jokowi dalam rapat paripurna yang rencananya akan digelar hari ini. Apa pun hasil rapat paripurna itu, DPR akan tetap melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Fahri melanjutkan, sesuai Undang-Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya dapat dilakukan bersama fraksi yang telah menyerahkan susunan anggotanya. Fraksi yang tidak menyerahkan daftar anggotanya di rapat paripurna dianggap tidak berhak dan tidak perlu dilibatkan dalam pemilihan pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan.

"Kita kuorum berdasarkan fraksi yang disahkan saja. Jadi, kalau mereka tidak menetapkan anggota di komisi, ya nanti akan seperti pemilihan pimpinan DPR, mereka walkout, kita aklamasi lagi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com