KPK: Soal Kabinet, Pemerintah Jokowi Tidak Responsif jika Abaikan Rekomendasi KPK

"(Kalau calon berpotensi bermasalah tetap masuk) ya itu berarti pemerintahan itu tidak responsif. Ini kan saya sudah kasih tahu," ujar Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2014). Dia mengatakan, pemerintahan ke depan tidak akan bersih dari korupsi bila tetap memasukkan orang yang berpotensi terkait kasus dugaan korupsi ke dalam kabinetnya.

KPK, kata Abraham, diberi amanat untuk menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri oleh Jokowi. Oleh karena itu, KPK pun merekomendasikan orang-orang yang memiliki rekam jejak baik sehingga bisa dijadikan menteri ataupun orang-orang yang sebaiknya tidak ditempatkan di kabinet.

Sebelumnya, Minggu (19/10/2014), Abraham juga mengatakan, "Para pejabat publik yang ada di republik ini haruslah orang-orang yang dijamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat."

Pada hari itu, Jokowi menemui pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pertemuan tersebut terkait dengan penelusuran rekam jejak 43 nama calon menteri. Saat berada di KPK, Jokowi ditemui Abraham dan tiga wakil ketua komisi itu, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Setelah itu, KPK memberi warna kuning hingga merah terhadap nama-nama calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Warna-warna itu menandai adanya potensi keterkaitan nama tersebut dengan kasus dugaan korupsi. Hasil penelusuran KPK terhadap nama-nama calon menteri tersebut telah diserahkan kepada Jokowi.

"Yang berisiko tinggi kami anggap merah. Yang kami anggap kurang, kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Senin (20/10/2014). Sumber Kompas menyebutkan, sebagian dari nama calon menteri adalah politisi PDI-P, seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto.

Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar; mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Syafruddin, serta Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan diduga juga termasuk dalam 43 nama calon menteri kabinet Jokowi-JK.