Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Belum Selesaikan Naskah Pidato Pelantikan

Kompas.com - 18/10/2014, 19:59 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum merampungkan pidato yang akan ia bacakan saat pelantikan sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014.

"Sampai saat ini baru membuat strukturnya," ujar Jokowi usai mengikuti gladi bersih pelantikan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10/2014).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, mengatakan, ia akan merampungkan pidatonya malam ini bersama timnya.

"Ya nanti, malam ini akan dirampungkan," kata Jokowi.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, Jokowi tidak akan memakan durasi yang lama saat pidato.(Baca: Jokowi Hanya Minta Waktu 7 Menit Pidato Pelantikan)

"Tidak lebih dari sepuluh menit. Mungkin antara tujuh sampai sepuluh menit," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2014) lalu.

Hal itu dilakukan karena Jokowi akan melanjutkan agenda berikutnya untuk bertemu dengan para relawannya dalam acara Syukuran Rakyat di kawasan Monas.

"Setelah memberikan pidato, Pak Jokowi akan menghadiri resepsi pertama di gedung MPR sekitar jam 11.10 WIB, lalu akan bergabung di acara kirab rakyat," ujar Andi.

Selanjutnya, bekas Walikota Solo ini akan masuk Istana dengan diarak para relawan sekitar pukul 14.00 WIB.

"Di Istana, Pak Jokowi disambut jajaran TNI dan Polri selama 30 menit. Lalu Pak Jokowi bergabung dengan acara Syukuran Rakyat di Monas," ujarnya.

Acara syukuran rakyat ini akan sekitar 500 ribu relawan Jokowi-JK. Pada acara ini akan diadakan konser musik rakyat yang diisi oleh beberapa musisi dan band ternama. Jokowi pun direncanakan akan menyumbangkan lagu pada acara tersebut.(Imanuel Nicolas Manafe)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com