Pengamat Harapkan Menko Perekonomian Jokowi Pro-pasar

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo diminta mencari menteri koordinator bidang perekonomian dengan rekam jejak yang bersih dan bisa dipercaya oleh berbagai kalangan. Posisi menko perekonomian tidak boleh diisi oleh seorang dengan rekam jejak buruk, apalagi terkait kasus korupsi.

"Terlebih lagi, sosok menteri perekonomian harus mendapat kepercayaan dari pelaku usaha," kata Gunawan, Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), di Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Jika pengusaha tidak memercayai menko perekonomian, Gunawan khawatir nantinya kondisi pasar akan rusak. Pengusaha tak mau lagi berinvestasi dan menanamkan sahamnya di Indonesia.

Selain itu, dia melanjutkan, menteri yang bersih juga akan membuat tekanan dari Koalisi Merah Putih yang ada di parlemen berkurang. "Di tengah koalisi oposisi yang mayoritas di DPR, maka diperlukan sosok menteri yang bersih sehingga tidak dijadikan sandera dalam rangka meningkatkan serangan oposisi terhadap presiden," ujarnya.

Gunawan pun menyayangkan nama-nama calon menteri perekonomian yang beredar belakangan ini justru berpotensi tersangkut kasus korupsi. Dia mencontohkan nama mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang terseret kasus Century; dan mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, yang terseret kasus pajak BCA.

Menurut dia, setelah menjadi presiden nanti, Jokowi jelas membutuhkan postur APBN yang kuat untuk menjalankan progam pemerintahan. Oleh karena itu, Jokowi perlu memacu optimalisasi penerimaan negara melalui pajak.

"Ini menjadi signifikan. Maka dari itu, menteri bidang perekonomian seharusnya tidak tersangkut permasalahan pajak perusahaan nasional dan perusahaan transnasional," pungkasnya.