Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Berang Niat Baik SBY Sambut Jokowi Dikritik

Kompas.com - 16/10/2014, 10:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul berang mendengar kritikan terhadap rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara setelah prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Senin (20/10/2014). Menurut Ruhut, para pengkritik tersebut tak mengerti etika dan budaya Indonesia.

"Yang mengkritik itu enggak tahu diri, jangan semuanya salah SBY. Kalau ada pengamat yang mengkritik, itu namanya pengamat sontoloyo," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Ruhut menjelaskan, apa yang dilakukan SBY adalah upaya membangun kultur di masa peralihan kepemimpinan. Ia menilai tak ada hal yang salah, khususnya ketika dilihat dari sisi norma dan budaya ketimuran.

"Jangan lihat sisi tata negaranya, tapi lihat etika dan sopan santunnya. Memangnya ketika Jokowi (jadi) presiden, SBY bisa diusir seenaknya?" ucap Ruhut.

SBY akan menggelar penyambutan untuk Jokowi di Istana Negara dalam seremoni yang dikemas secara militer. Penyambutan itu direncanakan digelar pada Senin petang, setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada pagi harinya.

Rencana SBY menggelar penyambutan untuk Jokowi di Istana Negara itu mengundang tanya. Setelah pelantikan presiden di MPR pada hari itu, SBY bukan lagi tuan rumah di Istana Negara. (Baca: Sebagai Apa SBY Sambut Jokowi di Istana Setelah Pelantikan Presiden?)

"Agak aneh (rencana penyambutan itu). Pak Jokowi sudah dilantik (menjadi presiden). SBY sebagai apa (saat menggelar penyambutan Jokowi itu)?" tanya Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, Kamis.

"Ketika (Jokowi) sudah dilantik, kuasa sudah berpindah dan tuan rumah (di Istana Negara) adalah Jokowi," ujar Saldi.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Laiskodat juga mengkritik rencana tersebut. (baca: Nasdem Kritik Rencana SBY Sambut Jokowi di Istana Setelah Pelantikan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com