Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta KPU Bentuk Pemilih Rasional, Bukan Emosional

Kompas.com - 14/10/2014, 19:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemilihan Umum bisa memperbaiki kekurangan dari pelaksanaan pemilihan umum yang sudah dijalankan. Dia juga menyarankan agar KPU lebih lengkap dalam memberikan informasi tentang kandidat calon presiden sehingga masyarakat menjadi pemilih yang rasional, bukan emosional.

"Khusus untuk pemilu presiden dan capres, agar rakyat menghendaki pemimpin lebih rasional dan tidak emosional, maka sistem pengenalan capres harus lebih baik. Pengenalan bukan hanya profil," ujar SBY dalam pertemuan dengan KPU dan KPUD seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (14/10/2014).

SBY menilai, sebaiknya pemilihan calon presiden didasari pada kualitas yang ditunjukkan setiap kandidat dalam debat capres. Oleh karena itu, SBY meminta agar pelaksanaan debat capres dilakukan dengan lebih baik dengan menyiapkan pertanyaan yang lebih terfokus dan tajam.

"Jika capres mengerti tugas presiden itu apa, kalau pertanyaannya lebih fokus lagi, maka rakyat akan mendengarkan seperti bagaimana nanti menjalankan tugas-tuasnya. Di situlah nanti akan dibuat pemahaman yang lebih utuh. Pertanyaannya harus fokus dan padat, bukan hanya visi dan misi. Itu umum sekali," kata dia.

SBY mengaku cukup berpengalaman dengan pemilu. Dengan konsep yang berbeda-beda, SBY bercerita bahwa dia sudah merasakan proses pemilihan presiden sejak tahun 1999. Saat itu, SBY menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR. Pada tahun itu pula, MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden bersama Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Pada tahun 2004, SBY yang sudah memiliki kendaraan politik Partai Demokrat kemudian melaju sebagai calon presiden dan dilanjutkan pada tahun 2009.

"Saya sudah pernah kalah dan menang. Jadi relatif lengkap pengalaman saya tentang seluk-beluk dan serba-serbi pemilu. Pemilu indah kalau dilakukan dengan benar dan penuh amanah. Indah manakala jangan berpesta pora berlebihan, yang kalah ikhlas dan mengucapkan selamat pada yang menang. Kalau seperti ini, sungguh indah," ucap SBY.

Di sisi lain, SBY juga meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk tetap menjaga profesionalitas dan kredibel. SBY yakin apabila masyarakat Indonesia semakin melek politik, penyelenggara pemilu semakin profesional dan perilaku elite yang teduh bisa membuat iklim demokrasi di Indonesia semakin mapan.

"Saya pun berharap agar pemilu bisa berlangsung cepat dan murah. Kalau mandek satu tahun hanya untuk pemilu, investor nanti wait and see. Ingat better cheaper, easier, dan faster," papar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com