Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Puji Boediono yang Bekerja Tanpa Banyak Publikasi

Kompas.com - 14/10/2014, 14:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kedatangan tim pelaksana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang percepatan penyelesaian kasus hukum dan penyimpangan pajak, Selasa (14/10/2014), di Kantor Presiden, Jakarta. Tim yang diketuai Wakil Presiden Boediono ini mendapat pujian SBY karena dianggap telah bekerja tanpa banyak bicara dan berhasil menyelamatkan uang negara.

"Saya mendapat laporan dari staf pribadi saya bahwa uang yang diselamatkan sebesar Rp 2,5 triliun lebih. Tentu saya ucapkan terima kasih Pak Boed, ini contoh baik, kerja tanpa banyak publikasi, tapi hasilnya nyata," ujar SBY.

Pada akhir masa jabatannya, SBY meminta tim itu bisa memberikan laporan kepada masyarakat atas hasil kerja tim selama tiga tahun terakhir sehingga masyarakat bisa tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

"Saya suka dengan model kerja tim ini. Apa yang Saudara lakukan menambah laporan pemerintahan yang saya pimpin pada akhir masa bakti ini kepada rakyat," imbuh SBY.

Inpres Nomor 1 Tahun 2011 terbit karena dilatarbelakangi terungkapnya kasus penyelewengan hukum yang melibatkan petugas pajak Gayus Tambunan dan perusahaan-perusahaan besar sehingga menarik perhatian masyarakat.

Untuk kasus Gayus, negara telah menyita uang tunai senilai Rp 74 miliar, 31 batang logam mulia masing-masing 100 gram, 1 unit rumah, 1 unit apartemen, dan 2 unit mobil.

Sementara itu, secara keseluruhan, tim pelaksana Inpres 1/2011 telah mengembalikan kas negara sebesar Rp 2,596 triliun dan deposit untuk proses banding pajak sebesar Rp 953 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com