Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: 10 Tahun Saya Jaga Jarak dengan KPU karena Takut Difitnah

Kompas.com - 14/10/2014, 12:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sangat ingin bertemu dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selama ini, SBY mengaku selalu menjaga jarak dengan penyelenggara pemilu itu. Alhasil, pertemuan SBY dengan KPU baru dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/10/2014)

"Saya selama 10 tahun menjaga jarak dengan KPU karena takut difitnah. Jangan-jangan kekuasaan memengaruhi karena banyak yang tidak tahu bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah KPU, yang bersifat nasional tetap dan mandiri," kata SBY kepada jajaran KPU.

SBY mengaku sangat ingin bertemu dengan KPU lantaran sebagai kepala negara dia merasa wajib mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Momentum bertemu dengan KPU kali ini, diakui SBY, juga tepat karena dirinya akan segera mengakhiri masa jabatannya.

"Sehingga tidak ada yang curiga. Kalau saya masih capres lagi, ah, pasti SBY mau menggunakan KPU. Pasti ada apa-apanya. Alhamdulillah sejarah mencatat sejak 1999 pertama kali kita pemilu, pada tahun 2004, 2009, 2014, KPU benar-benar mandiri. Tidak ada siapa pun yang bisa memengaruhi KPU," imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Oleh karena itu, SBY meminta agar para anggota KPU dan KPUD bisa memahami mengapa selama ini dirinya menjaga jarak. Hal tersebut dilakukan SBY karena semata-mata ingin menghindari fitnah.

"Saya tidak mau difitnah," ujar SBY, yang akan pensiun sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Pertemuan KPU dengan Presiden kali ini lebih membahas soal kegiatan KPU dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pemilu 2014. Kegiatan ini diikuti oleh 221 peserta yang terdiri dari 8 orang ketua dan anggota KPU RI, 1 orang Sekretaris Jenderal KPU, Kepala Biro, Wakil Kepala Biro dan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU, 33 orang Ketua KPU provinsi, 132 orang anggota KPU provinsi, dan 33 orang Sekretaris KPU provinsi seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com