"Sebagai negarawan yang percaya pada nilai demokrasi dimana kehendak rakyat lebih tinggi daripada kehendak elite, bisa dimaklumi bila segala persiapan untuk kelancaran pelantikan menjadi prioritas dan agenda utama pemerintahan SBY," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/10/2014), seperti dikutip Antara.
Hikmahanto mengatakan, bila pelantikan berjalan lancar, maka Presiden SBY akan dikenang tidak saja oleh publik Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional sebagai Presiden Indonesia yang memastikan transisi mulus dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru.
Namun, bila sebaliknya, justru Presiden SBY akan mendapat kecaman karena demokrasi tidak berjalan dengan baik. (baca: SBY: Keterlaluan jika Tuduh Saya Ingin Memperpanjang Masa Jabatan...)
Pada 20 Oktober, saat pelantikan berlangsung, tidak saja mata rakyat Indonesia yang melihat, tetapi juga masyarakat dunia. Ini mengingat banyak negara mengakui keberhasilan demokrasi Indonesia pascareformasi.
Oleh karenanya, pimpinan MPR DPR dan DPD perlu memastikan agar interupsi tidak dilakukan oleh anggota masing-masing lembaga. Bahkan, tidak ada pengerahan-pengerahan massa yang berujung pada anarkistis. (baca: SBY: Isu MPR Tak Akan Lantik Jokowi-JK Keterlaluan)
Bila situasi kondusif tidak tercipta, tentu dunia akan bereaksi. Paling tidak investor asing di pasar modal Indonesia akan menghukum dengan keluar dan nilai tukar rupiah pun akan mengalami tekanan..
Hikmahanto mengatakan, pimpinan MPR, DPR dan DPD RI telah berkomitmen agar proses pelantikan akan terjadi pada tanggal yang ditetapkan dan berjalan dengan lancar. Komitmen ini penting karena menjadi cermin bagi kedewasaan berdemokrasi Indonesia di mata dunia. (baca: Ketua MPR Jamin Pelantikan Jokowi-JK Tidak Diganggu)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.