Hashim Bantah Akan Hambat Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membantah bahwa dirinya akan menghambat jalannya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla seperti yang diberitakan sejumlah media lokal dan nasional.

"Pemberitaan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan opini publik terhadap saya pribadi maupun Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Hashim dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (10/10/2014), seperti dikutip Antara.

Ia menyatakan, hasil wawancaranya dengan The Wall Street Journal dan Reuters telah dipelintir oleh sejumlah media lokal dan nasional. (Baca: Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya)

Menurut dia, berita-berita yang tersiar di beberapa media lokal dan nasional saat ini sangat jauh berbeda dengan hasil asli wawancaranya dengan media asing, yang dilakukan dalam bahasa Inggris, baik konten maupun konteksnya.

"Tulisan yang menyimpulkan bahwa saya dan atau KMP akan bertindak menghambat pemerintahan Jokowi adalah hal yang tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab," tegas Hashim. (Baca: PAN Tak Mau Ikut Skenario Hashim untuk Hambat Pemerintahan Jokowi)

Adik kandung Prabowo Subianto ini juga memaparkan bahwa dalam proses wawancara dengan media asing tersebut, dirinya menjawab beberapa pertanyaan terkait sikap dan posisinya maupun KMP terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam proses wawancara tersebut, dirinya dan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif terhadap pemerintahan Jokowi. Konstruktif yang dimaksud yakni akan mendukung segala kebijakan yang akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia, menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Sedangkan yang bersifat proaktifnya berarti mengawasi, mengkritik, dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang akan mungkin merugikan rakyat, merusak keutuhan NKRI serta yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 45, maupun Bhinneka Tunggal Ika," papar Hashim.

Kedua hal tersebut, lanjut dia, sesuai dengan fungsi parlemen yang diatur oleh konstitusi negara Indonesia dan juga dilakukan oleh parlemen di negara-negara demokrasi di dunia sesuai dengan sistem mereka masing-masing. (Baca: Fadli Zon: Pernyataan Hashim Bukan Mewakili Koalisi Merah Putih)

Oleh karena itu, Hashim menilai tindakan memenggal, memanipulasi, lalu menyajikannya sebagai berita kepada publik sangat jauh dari prinsip berintegritas, profesional, berimbang, dan menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila.

"Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena tidak saja merugikan pihak yang dijadikan korban, tetapi merupakan tindakan yang sangat membodohi rakyat dan tidak memberi kontribusi positif apa pun bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk bangkit menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat," kata Hashim.