Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Bakrie Diultimatum Bentuk Panitia Munas dalam Waktu 14 Hari

Kompas.com - 09/10/2014, 15:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Eksponen Tri Karya Golkar memberikan tenggat waktu 14 hari kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membentuk panitia musyawarah nasional (munas). Posisi Aburizal saat ini dianggap tidak sah karena dianggap sudah melebihi batas waktu masa jabatan yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar, yaitu masa kepemimpinan selama lima tahun.

Koordinator Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang mengatakan, munas perlu segera digelar untuk mendapatkan ketua umum baru. Jika ultimatum ini tak digubris, Eksponen Tri Karya akan menggugat Aburizal secara hukum.

"Itulah sebabnya kami memberikan tenggang waktu 14 hari sambil kami secara rapi menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menghadapi persidangan," ujar Zainal, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Zainal, eksponen yang terdiri dari ormas pendiri Partai Golkar, seperti Kosgoro 57, MKGR, dan SOKSI sudah melayangkan surat kepada Mahkamah Partai. Surat itu berisi permintaan pandangan Mahkamah Partai atas keabsahan kepengurusan Aburizal Bakrie serta penetapan waktu munas sesuai AD/ART Partai Golkar.

"Tapi, surat kami itu tidak digubris. Bahkan, disebutkan bahwa surat itu tidak pernah diterima DPP Partai Golkar. Kami sudah punya bukti-bukti suratnya bahwa itu sudah dikirimkan, dan dibenarkan oleh kurir. Maka dari itu, upaya kami tak hanya akan berhenti di Mahkamah Partai," ungkap Zainal.

Kubu Eksponen Tri Karya sejak lama menyuarakan untuk percepatan munas pada Oktober 2014 ini. Namun, kubu Aburizal yang menguasai DPP Partai Golkar dan DPD Golkar tingkat provinsi masih tak tergoyahkan. Aburizal menggunakan dalih rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru tahun 2009 yang menyatakan munas baru akan dilakukan pada 2015.

Kubu Eksponen Tri Karya beranggapan argumentasi Aburizal tak beralasan karena status hukum rekomendasi munas masih dianggap di bawah dari AD/ART Partai Golkar yang menetapkan pelaksanaan munas untuk memilih ketua umum baru dilakukan lima tahun sekali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com