Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ternyata Otak di Balik Menangnya Paket Koalisi Merah Putih di Pimpinan MPR

Kompas.com - 08/10/2014, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku menggunakan jaringannya di Dewan Pimpinan Daerah untuk memecah suara lembaga tersebut dalam pemilihan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Saya mantan Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia sehingga jaringan di DPD kuat. Karena itu, kami bermain di DPD dengan memecah suara," kata Fadel saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Fadel mengatakan, Golkar dan Koalisi Merah Putih (KMP) terkejut dengan langkah PPP menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pemilihan pimpinan MPR pada Rabu dini hari. Sikap PPP, menurut dia, menunjukkan bahwa partai tersebut tidak istikamah dan tidak menjaga kebersamaan dengan KMP.

"Kami memberikan kursi ke PPP dengan mengambil Pak Muqowam karena pernah empat kali menjadi anggota DPR dari PPP," ujarnya.

Namun, menurut Fadel, PPP tidak mau KMP mengajukan Muqowan dan tetap menginginkan Hasrul Azwar menjadi salah satu pimpinan MPR dalam paket KMP.

Selain itu, menurut dia, PPP pecah dan tidak solid mendukung kebijakan partai untuk tetap di KMP saat pemilihan pimpinan MPR.

"Akhirnya kami memiliki sikap, kalau mereka mau ke sana (KIH), silakan saja karena itu hak mereka," katanya.

Fadel menegaskan, KMP menguasai MPR dan DPR sebagai bentuk menjalankan check and balances pemerintahan. Dia mengatakan, masyarakat jangan berprasangka buruk bahwa ada penguasaan KMP terhadap dua lembaga negara tersebut.

"Kami akan bekerja dengan baik menjalankan mekanisme check and balances dan juga mendukung kinerja pemerintah yang pro-rakyat," katanya.

Sidang Paripurna MPR pada Rabu (8/10/2014) dini hari memilih satu ketua MPR dan empat wakil ketua. Dalam sidang tersebut, pemilihan terbagi dalam dua paket pimpinan yang diajukan oleh kubu KMP dan KIH.

Berdasarkan penghitungan, paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu, paket A, yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 330 suara, sedangkan satu suara lainnya abstain.

Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (Partai Demokrat) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Partai Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Sementara itu, paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).

Sidang paripurna itu dipimpin oleh Maimanah Umar yang didampingi oleh Ade Rezki Pratama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com