Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Larang Bawa HP dan Kamera Saat "Voting", Ini Alasan PAN

Kompas.com - 08/10/2014, 02:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menjelaskan alasan yang membuat fraksinya mengusulkan larangan membawa telepon genggam dan kamera saat voting pemilihan pimpinan MPR, di Gedung Parlemen, Rabu (8/10/2014) dini hari.

Menurut Teguh, usulan itu disampaikan untuk mencegah adanya gangguan "non-teknis" dalam proses pemilihan pimpinan MPR.

"Prinsipnya kita enggak ingin ada faktor non-teknis mempengaruhi anggota dalam memilih, kita ingin mereka memilih sesuai hatinya," kata Teguh.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN itu melanjutkan, usulan tersebut hanya sebuah langkah pencegahan. Ia sendiri menampik jika ada informasi mengenai imbalan tertentu pada anggota MPR saat memilih salah satu paket yang diajukan.

"Kita ingin mencegah, jangan sampai orang yang berniat baik di MPR jadi tergoda dengan faktor non-teknis," ujarnya.

Sebelum voting dilakukan, anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengusulkan seluruh anggota MPR tidak membawa alat komunikasi saat memberikan hak suaranya di pemilihan calon pimpinan MPR. Usulan itu akhirnya disepakati dengan alasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Anggota DPD Maimanah Umar yang menjadi pimpinan sidang paripurna langsung mengetuk palu pertanda disetujuinya usulan tersebut. Tak ada interupsi yang mencuat terkait disahkannya usulan tersebut.

Dalam sidang paripurna pemilihan calon pimpinan MPR, seluruh perwakilan fraksi partai Koalisi Merah Putih sepakat dengan paket yang diajukan. Paket tersebut adalah Zulkifli Hasan (Demokrat) sebagai calon Ketua MPR, dan empat calon Wakil Ketua MPR akan diisi oleh Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Sedangkan koalisi pendukung Jokowi-JK mengajukan lima nama sebagai komposisi paket pimpinan MPR, yakni Ketua MPR diisi oleh Oesman Sapta, sementara Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com