Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Yakin Kabinet Jokowi-JK Akan Disenangi Publik

Kompas.com - 07/10/2014, 18:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi tim transisi Hasto Kristianto yakin menteri-menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla disenangi publik. Hasto menyebutkan, hal itu digunakan sebagai modal bagi pemerintahan yang baru.

"Susunan kabinet nanti pasti mendapatkan kepercayaan publik, baik dari sisi kapasitas, mengakomodir segala kepentingan dan kredibilitas," ujar Hasto di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (7/10/2014).

Hasto meyakinkan, menteri di dalam kabinet Jokowi-JK telah melalui proses rekrutmen yang tidak mudah. Tiap nama masuk melalui usulan dari sejumlah pihak. Nama-nama itu kemudian dicocokan dengan kriteria yang telah ditetapkan Tim Transisi.

Hasto melanjutkan, nama-nama yang telah disaring itu pun mesti melalui tahap verifikasi di institusi penegak hukum. Misalnya dengan menyerahkan nama kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditelusuri rekam jejak bersih atau tidaknya.

"Apalagi semua nama itu hak prerogratif Pak Jokowi-JK selaku presiden dan wakil presiden. Jadi kita tidak berandai-andai, jangan-jangan ini yang jadi menteri, jangan-jangan dia. Semua melalui tahapan yang jelas," lanjut dia.

Hingga kini, proses pencarian menteri telah sampai kepada tahap seleksi oleh Jokowi. Calon menteri yang berasal dari profesional tengah dilakukan fit and proper test secara tertutup oleh Jokowi.

Sementara, calon menteri dari partai politik masih dalam tahap penyerahan nama-nama. Beberapa waktu lalu, Jokowi menyatakan baru dua partai politik yang menyerahkan nama calon menteri. Jokowi hanya menyebut satu partai, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Jokowi enggan menyebutkan satu partai lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com