Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ternyata, Megawati Utus Jokowi, JK, dan Paloh Temui SBY

Kompas.com - 02/10/2014, 01:57 WIB
Christina Andhika Setyanti

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung mengatakan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersedia membuka komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Rabu (1/10/2014) pukul 17.00, Mega sempat meminta Joko "Jokowi" Widodo, Jusuf Kalla, dan Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Surya Paloh untuk menemui SBY.

"Tapi, utusan Ibu (Mega) tidak bisa bertemu SBY," kata Pramono kepada Metro TV, Kamis (2/10/2014).

Pramono mengatakan, SBY ingin bertemu langsung dengan Mega. Sementara itu, lanjut Pramono, Megawati ingin agar SBY berbicara terlebih dahulu dengan utusannya.

"SBY maunya ketemu (dengan Megawati) dulu, baru bicara. Tapi ibu (Mega) maunya, bersama-sama dulu, baru ketemu," sambungnya.

Pramono mengatakan, penjelasan ini sekaligus meluruskan persepsi bahwa Mega tidak mau melakukan komunikasi politik dengan SBY.

Ditambahkan, seusai pelantikan anggota DPR 2014-2019, Pramono mengaku telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal PD Edhie "Ibas" Baskoro Yudhoyono. Pada kesempatan tersebut, Pramono juga sempat berpesan melalui Ibas bahwa Mega ingin berkomunikasi dengan SBY.

Berulang kali, SBY mengatakan, partainya akan menjadi penyimbang antara Koalisi Merah Putih pimpinan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan.

Sementara itu, Jokowi mengindikasikan adanya peluang Megawati berpeluang melakukan komunikasi politik dengan SBY.

Saat ini, koalisi parpol pendukung Jokowi-JK yang terancam tak bisa mengajukan paket Pimpinan DPR.

Wajah Parlemen 2014-2019 diperkirakan akan dikuasai oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Demokrat.

Secara terpisah, pengamat politik Yunarto Wijaya memercayai bahwa cairnya hubungan kedua tokoh itu bisa memperkuat dukungan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

”Penyebab utama (kesulitan PDI-P mengajak Partai Demokrat berkoalisi) adalah kegagalan upaya mengharmonisasi hubungan antara Megawati dan Yudhoyono sebagai veto player di kedua partai tersebut. Hal ini menyebabkan jarak psikologis yang mengganggu proses komunikasi dan hubungan yang diwarnai praduga-praduga di masa lalu,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com