Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Gelar Pertemuan dengan Sejumlah Menteri dan Elite Parpol Bahas Perppu

Kompas.com - 01/10/2014, 22:53 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat EE Mangindaan mengatakan, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah menteri dan elite partai politik, di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2014) malam, di antaranya membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu yang dimaksud adalah terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan DPR pada 26 September lalu.

"Di antaranya bahas Perppu," ujar Mangindaan, saat ditemui ketika akan meninggalkan ruang pertemuan JCC, Rabu malam.

Pada Selasa (30/9/2014) kemarin, setelah melakukan pertemuan dengan internal Demokrat, SBY yang juga Ketua Umum DPP Demokrat, menyatakan akan mengajukan Perppu kepada DPR. 

Menurut SBY, Perppu tersebut akan dikeluarkan setelah ia menerima draf RUU Pilkada tersebut. Pertemuan tertutup yang dimulai sejak sore tersebut dihadiri oleh beberapa menteri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung. Selain itu, hadir pula Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, dan beberapa petinggi lainnya.

Pantauan Kompas.com, hingga pukul 22.09, pertemuan tersebut masih berlangsung. Akan tetapi, tiga elit Demokrat, Syarief Hasan, Mangindaan, dan Ibas, lebih dulu meninggalkan forum pertemuan dan menuju Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com