Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berstatus Tersangka, Jero Wacik Setuju Tidak Dilantik sebagai Anggota DPR

Kompas.com - 30/09/2014, 16:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, setuju untuk tidak dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 karena statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Rencananya, pelantikan anggota DPR selanjutnya akan digelar pada Rabu (1/10/2014).

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa Jero sudah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa ia setuju untuk tidak dilantik. Adapun Jero terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Bali.

"Pak Jero sudah mengirimkan surat untuk setuju tidak dilantik," kata Syarief di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Syarief juga menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat setuju untuk menunda pelantikan Jero.

Sebelumnya, hingga Senin (29/9/2014) petang, Komisi Pemilihan Umum belum menerima surat balasan dari Presiden SBY atas permintaan KPU untuk menunda pelantikan Jero dan dua anggota DPR terpilih lainnya yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dua anggota DPR terpilih lainnya adalah Idham Samawi dan Herdian Koosnadi.

Idham merupakan tersangka kasus dugaaan korupsi dana bantuan untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Adapun Herdian terseret kasus dugaan korupsi proyek puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan.

Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berharap, Presiden segera merespons surat KPU. Bambang juga meminta KPU tetap menunda pelantikan tiga tersangka korupsi itu, meskipun tidak mendapatkan surat balasan Presiden.

Selain itu, menurut Bambang, KPU bisa proaktif dengan mendatangi Sekretaris Kabinet untuk menagih surat balasan Presiden. KPK menilai, tiga anggota DPR terpilih yang berstatus tersangka dugaan korupsi tidak sepatutnya dilantik. Jika dilantik, maka hal itu bisa merusak citra dan kehormatan parlemen.

Tersangka atau terdakwa kasus korupsi tersebut akan melawan sumpahnya sendiri jika dilantik. Saat dilantik, seorang anggota DPR terpilih akan menyatakan sumpah untuk tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar peraturan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com