Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Tolak Gugatan UU MD3, PDI-P Pilih Jadi Penonton Kerakusan Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 29/09/2014, 19:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. PDI-P hanya akan jadi penonton melihat kerakusan parpol Koalisi Merah Putih meraih kekuasaan di pimpinan DPR.

"Dengan oligarki kerakusan silakan saja. Kami mau lihat gaya mereka bertarung di parlemen. Kami tidak akan mundur, kami akan jadi penonton lihat bagaimana rakusnya mereka," ujar Ketua DPP PDI-P Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2014).

Effendi menuturkan dengan pengalaman berada di luar pemerintahan, dia yakin PDI-P bisa bertahan meski nantinya pimpinan DPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Effendi yakin meski berpotensi tak akan mendapatkan kursi di pimpinan, tetapi dia menilai presiden terpilih akan mendapat dukungan rakyat.

Apabila sudah didukung rakyat, Effendi pun ragu pimpinan DPR dan alat kelengkapan yang akan dikuasai Koalisi Merah Putih akan bersikap otoriter saat memimpin rapat.

"Coba saja otoriter. Rakyat akan melihat. Tidak mungkin semua keputusan dipaksa untuk voting," ucap dia.

PDI-P mengajukan gugatan terhadap UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena keberatan dengan peraturan yang menyebut Ketua DPR tidak lagi dipilih dari partai pemenang pemilu. Namun, MK menolak gugatan itu. Maka secara otomatis, kursi ketua DPR akan tetap dipilih berdasarjan kesepakatan anggota dewan. Sehingga PDI-P pun harus bersaing dengan partai lain untuk meraih kursi pimpinan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com