Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rakyat Korban Pilkada oleh DPRD, Kenapa Dijadikan Pelaku?"

Kompas.com - 27/09/2014, 16:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, rakyat kerap kali dijadikan alasan untuk menolak Pilkada langsung karena berpotensi menyebabkan menjamurnya politik uang. Padahal, kata Titi, rakyat justru adalah korban dalam Pilkada melalui DPRD karena tidak dapat memperjuangkan hak demokratisnya.

"Alasan Pilkada kembali ke DPRD selalu menggunakan rakyat sebagai pelaku politik uang, konflik, dan lain-lain. Kita sebagai korban kenapa ditempatkan sebagai pelaku," ujar Titi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Titi mengatakan, demokrasi butuh kesabaran karena godaan untuk kembali ke otoritarian dan fasis sangat kuat. Menurut Titi, saat ini rakyat tengah memghadapi ujian setelah ditetapkannya UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Kesabaran kita sekarang diuji, kita diminta sabar dengan perilaku politisi," kata Titi.

Titi menilai, hasil sidang paripurna penetapan RUU Pilkada merupakan sesuatu yang emosional bagi masyarakat. Menurut Titi, tidak nampak adanya kedaulatan rakyat yang dijunjung terhadap hasil penetapan undang-undang tersebut.

"Di forum itu tidak ada suara rakyat tapi suara partai. Kami yakin bukan pertimbangan untuk rakyat tapi pertimbangan untuk elite," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemungutan suara dalam sidang paripurna itu mendapatkan 135 suara mendukung pilkada langsung dan 226 suara untuk pilkada lewat DPRD. Opsi pilkada langsung dimotori oleh Fraksi PDI-P dengan dukungan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Adapun opsi pilkada lewat DPRD diusung oleh Koalisi Merah Putih, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan Golkar.

Demokrat semula berada satu kubu dengan Koalisi Merah Putih. Namun pada saat terakhir fraksi ini menyatakan mendukung pilkada langsung tetapi menyertakan 10 syarat mutlak untuk dukungannya itu. Ketika usulan ini tak diakomodasi sebagai opsi ketiga dalam voting, Fraksi Partai Demokrat menyatakan netral dan walkout .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com