Hadapi "Voting" RUU Pilkada, Ini Instruksi Demokrat kepada Anggotanya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Andi Timo Pangerang menegaskan, partainya mengambil sikap yang berseberangan dengan Koalisi Merah Putih terkait RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai Demokrat, kata Andi, akan mendukung pelaksanaan pilkada langsung.

"Kami berbeda (dari Koalisi Merah Putih). Itu jelas, dan kami yang paling pertama mengumumkan itu sikap kami. Standing Partai Demokrat sudah jelas, yaitu kami mendengar suara rakyat yang menginginkan pilkada langsung," ujar Andi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Menurut dia, keputusan itu sudah disepakati DPP Partai Demokrat dan akan diturunkan ke tingkat Fraksi Partai Demokrat. Andi mengaku partainya sudah menyiapkan skenario apabila RUU Pilkada terpaksa harus melalui voting dalam rapat paripurna.

"Kalau sampai voting, maka kami pada pilihan pilkada langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten," kata dia.

Untuk mempersiapkan skenario adanya voting terkait RUU Pilkada, Andi mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat sudah mengeluarkan imbauan kepada para anggotanya untuk tetap berada di Jakarta.

"Mulai Senin ini, kami keluarkan imbauan agar semua anggota hadir dalam rapat paripurna sampai tanggal 29 September mendatang. Semua yang di luar negeri harus hadir di paripurna. Untuk pilkada, apalagi, selisih suaranya tipis hanya 14 suara, maka kami wajibkan hadir," imbuh Wakil Ketua Komisi XI tersebut.

Sebelumnya, Andi bersama Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengumumkan bahwa Demokrat mendukung pilkada langsung. (Baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

Namun, ada 10 syarat yang diminta Demokrat untuk perbaikan mekanisme pilkada langsung yang sudah berjalan hampir 10 tahun. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)