Jika Tak Solid, Pendukung Pilkada Langsung Bisa Kalah Ketika Voting

Kompas.com - 19/09/2014, 12:25 WIB
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta KOMPAS.com/SABRINA ASRILKompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Keputusan Partai Demokrat yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung mengubah peta politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Kini, pendukung Pilkada langsung mendominasi.

Namun, pengamat politik UIN Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan masing-masing kubu, baik pendukung Pilkada langsung maupun lewat DPRD, mesti menjaga soliditas hingga pengambilan keputusan pada 25 September mendatang.

Sebelumnya, hanya tiga parpol mendukung mekanisme pilkada tetap secara langsung, yakni PDI Perjuangan (94 kursi), PKB (28 kursi), dan Partai Hanura (17 kursi). Jika ditambah Demokrat, maka suara pendukung pilkada langsung di DPR mencapai 287 kursi. Sementara itu, pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 273 kursi.

“Kalau koalisi pendukung pilkada langsung menjaga soliditasnya di parlemen, jelas ketika voting nanti di parlemen KMP kalah,” kata dia.

Meski demikian, Pangi mengingatkan, suhu politik mendekati rapat paripurna akan sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Bisa saja, tidak seluruh anggota Dewan hadiri rapat paripurna ketika pengambilan keputusan dilakukan dengan voting.

“Ambil contoh, misalnya, ketidakhadiran anggota DPR yang tidak terpilih lagi menjadi anggota parlemen (periode 2014-2019), pada waktu voting tanggal 25 September nanti, ini bisa mengubah jumlah suara dan mengubah peta politik di DPR,” kata Pangi.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Ali berharap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Ia menekankan syarat yang diminta Demokrat agar partainya mendukung Pilkada langsung. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)

"Kan jelas disampaikan Pak Syarief (Ketua Harian Demokrat) bahwa kita mendukung RUU Pilkada langsung kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat apa artinya," kata Marzuki seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X