Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bu Mega Masih Dibutuhkan PDI-P dan Jokowi"

Kompas.com - 21/09/2014, 11:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SEMARANG, KOMPAS.com
- Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri masih sangat diperlukan untuk merekatkan internal partai dan mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Atas dasar itu, Eva menilai wajar saat Megawati menerima rekomendasi Rapat Kerja Nasional IV PDI-P yang memintanya kembali menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

"Bu Mega masih dibutuhkan, bukan saja oleh kader di struktur PDIP, tapi juga oleh Jokowi yang jadi presiden terpilih," kata Eva, melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (21/9/2014).

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, Megawati berpengalaman memimpin PDI-P sebagai partai oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Posisi politik di luar pemerintahan itu dimanfaatkan Megawati untuk melakukan konsolidasi internal yang berbuah manis ketika PDI-P memenangkan Pemilu 2014.

Kehadiran Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P, kata Eva, diharap mampu membantu Jokowi melalui masa transisi pemerintahan dengan mulus. (baca: Megawati Diminta Pimpin PDI-P sampai 2020)

Ia melanjutkan, di bawah kepemimpinan Megawati, PDI-P mampu menjalankan demokrasi di internalnya dengan baik. Salah satu buktinya adalah ketika 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P tingkat provinsi meminta Megawati kembali menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020. Permintaan itu akhirnya menjadi keputusan Rakernas IV dan Megawati akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P di Kongres 2015.

"Ini tanda kematangan berorganisasi PDI-P sehingga wajar rakyat memberikan kepercayaan pada PDI-P memenangkan Pileg dan Pilpres 2014," ujarnya.

Secara terpisah, kader muda PDI-P Banyu Biru mengatakan bahwa usulan yang meminta Megawati kembali menjadi Ketua Umum PDI-P sangat rasional. Pasalnya, Megawati merupakan figur penting yang mampu menjaga kerekatan di internal PDI-P.

Banyu menegaskan, kehadiran Megawati sangat diperlukan khususnya saat PDI-P mengubah haluan politik menjadi partai pemerintah. Kehadiran Megawati ia anggap akan menjamin soliditas partai untuk mendukung pemerintahan Jokowi nanti.

"Sebuah usulan yang rasional dan strategis untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P," kata Banyu.

Ia menampik pendapat yang mengatakan PDI-P gagal melakukan regenerasi karena kembali mendukung Megawati sebagai ketua umum. Menurut Banyu, proses regenerasi di PDI-P berjalan baik dan dibuktikan ketika Megawati memberikan mandat pada Jokowi untuk maju sebagai calon presiden.

"Salah besar kalau dibilang regenerasi tak berjalan. Suasana pengkaderan yang terpimpin, terarah dan terukur, terimplementasi dengan baik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com