Diperiksa KPK, Menko Polhukam Mengaku Hanya Konfirmasi Keterangan Stafsus Presiden

Djoko diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjerat mantan Menteri ESDM, Jero Wacik.

"Saya harus hadir pada pagi hari tadi pukul 10.00 WIB dan dimulai pukul 11.00 WIB terkait dengan konfirmasi terhadap keterangan Pak Daniel Sparringa, yang diperiksa penyidik pada hari Selasa lalu. Jadi, isinya adalah konfirmasi keterangan Pak Daniel Sparringa," kata Djoko di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa, seusai diperiksa.

Namun, Djoko enggan mengungkapkan kepada wartawan, keterangan Daniel yang mana yang dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK. Dia hanya menyampaikan telah membenarkan keterangan Daniel di hadapan penyidik KPK jika keterangan itu memang diketahuinya dan dianggap benar.

"Tapi ada beberapa yang saya tidak tahu, ya saya jawab tidak tahu," ucap Djoko.

Saat didesak lebih jauh untuk mengungkapkan keterangan Daniel yang dikonfirmasikan kepadanya, Djoko hanya menjawab bahwa hal tersebut sudah masuk materi penyidikan yang tidak bisa diungkapkan.

Selebihnya, Djoko mengaku diajukan 15 hingga 16 pertanyaan oleh penyidik KPK, termasuk pertanyaan mengenai data dirinya.

Sebelum ini, KPK dua kali memeriksa Daniel sebagai saksi bagi Jero. Seusai diperiksa, Daniel tidak mengungkapkan kepada wartawan mengenai detail materi pertanyaan yang diajukan tim penyidik KPK. Daniel hanya menegaskan kepada media bahwa dia tidak menerima aliran dana terkait kasus Jero ataupun kasus lain di Kementerian ESDM. Daniel juga menegaskan bahwa dia tidak pernah menjadi konsultan politik Jero.

KPK menetapkan Jero sebagai tersangka sejak 2 September 2014. Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, dan bawahannya yang lain, diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut.

Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar. Menurut KPK, uang yang diterima Jero diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk pencitraan di hadapan Presiden SBY.