Mensesneg Nilai Wakil Menteri Penting untuk Distribusi Tugas dan Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menilai keberadaan wakil menteri sangat penting untuk distribusi tugas dan tanggung jawab dengan menteri. Namun, dia mempersilakan pemerintahan baru untuk membuat terobosan terkait posisi wakil menteri itu.

"Kenapa kami dulu ada wamen (wakil menteri)? Itu dirasakan ada kebutuhan yang luar biasa. Contoh Kementerian Keuangan itu ada dua wamen karena tugasnya complicated," ujar Sudi di Kantor Presiden, Selasa (16/9/2014).

Wakil menteri keuangan, sebut Sudi, penting untuk distribusi tanggung jawab, terutama untuk menghadiri rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat menteri keuangan berhalangan, pemerintah kerap kesulitan karena DPR tidak pernah mau jika pemerintah hanya mengirim wakil direktur jenderal yang merupakan pejabat eselon I. "Harus wakil menteri, makanya itu ada dua wamen," katanya.

Selain itu, posisi wakil menteri luar negeri dibutuhkan karena menteri kerap menghadiri pertemuan internasional. "Kami rasakan sekali beban pekerjaan menteri-menteri tertentu itu sehingga perlu wamen. Tak hanya beban, tetapi juga tanggung jawab, seperti rapat dengan DPR," ujarnya.

Sudi tidak mempersoalkan jika pemerintahan baru hanya akan menyisakan posisi wakil menteri luar negeri. Akan tetapi, Sudi berharap pemerintahan baru memiliki solusi pembagian tanggung jawab saat menteri berhalangan hadir.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi dan Jusuf Kalla tetap mempertahankan 34 kementerian, jumlah yang sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga.

Di antara 34 kementerian itu, sebanyak tiga menteri koordinator tetap dipertahankan. Jokowi-JK hanya mengubah posisi wakil menteri yang akhirnya dihapus, kecuali untuk Kementerian Luar Negeri.