Jokowi Minta Pemerintahan SBY Tunda atau Tarik RUU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda pembahasan atau bahkan menarik usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada di DPR RI.

"Kalau bisa ditunda saja (pembahasan RUU Pilkada). Tapi kalau bisa, ya pemerintah saat ini tarik saja. Bisa enggak begitu? Bisalah," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Jokowi mengatakan bahwa penarikan RUU Pilkada oleh pemerintah akan konsisten dengan pernyataan SBY yang mendukung Pilkada langsung.

Menurut Jokowi, Pilkada lewat DPRD merupakan pemotongan hak rakyat. Alasan mendorong Pilkada lewat DPRD juga dinilainya tidak masuk akal.

"Hak politik rakyat jangan dipotong hanya dengan alasan mahalnya anggaran lah, money politic lah, konflik horizontal lah," ujar Jokowi.

Menurut dia, dinamika Pilkada langsung malah akan mendewasakan masyarakat. Jokowi membenarkan bahwa sistem Pilkada di Indonesia memang perlu diperbaiki. Misalnya, soal maraknya kecurangan dan praktik politik uang.

"Soal itu, seharusnya yang digalakkan adalah penegakan hukum. Kalau mahal, ya bagaimana? Jer basuki mawa bea," ujar Jokowi.

'Jer basuki mawa bea' adalah ungkapan Jawa yang berarti dalam mencapai kesuksesan memang membutuhkan biaya.

Sebelumnya, SBY menilai rakyat sudah terbiasa dengan Pilkada langsung. SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dengan sistem presidensial yang tengah dijalankannya. (baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pernyataan SBY itu bukan sikap resmi pemerintah. Sikap pemerintah adalah tetap menunggu keputusan DPR terkait RUU Pilkada yang akan ditetapkan pada 25 September. (baca: Pemerintah Tak Akan Meminta DPR Tarik RUU Pilkada)