Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hashim Marahi Ahok karena Tak Pamit kepada Prabowo

Kompas.com - 15/09/2014, 13:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyayangkan sikap politisi Gerindra yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, yang mengundurkan diri dari keanggotaannya di Gerindra. Hashim kecewa karena Ahok tak berdiskusi terlebih dahulu dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto ataupun elite lainnya. (Baca: Ahok Rancang Waktu Bertemu Prabowo)

Hashim mengatakan sudah menyampaikan langsung kekecewaannya itu kepada Ahok.

"Saya marahin dia. Giliran saya marah. Yang biasanya marah kan Ahok. Saya baru tahu Anda beda pendapat kemarin. Sudah ketemu Pak Prabowo? Dia jawab belum. Bagaimana Pak Prabowo bisa tahu kalau Anda beda pendapat? Dia langsung diam," kata Hashim, dalam konferensi pers di Intercontinental Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2014) siang.

Hashim mengatakan, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam sebuah partai politik. Oleh karena itu, dia mengatakan, hal tersebut sebaiknya dibicarakan dengan baik untuk mendapatkan jalan keluar. (Baca: Tak Berpamitan kepada Prabowo, Ahok Minta Maaf)

"Kita parpol bukan paguyuban, bukan arisan, tentu ada banyak beda pendapat. Saya kaget dia langsung keluar seperti ini," ujar Hashim.

"Yang dipersoalkan bukan Ahok beda pendapat. Beda pendapat biasa, lumrah, karena ini partai politik. Setiap organisasi ada beda pendapat. Kalau sudah diskusi, anggota tidak setuju mau mundur atau apa, silakan. Itu mekanisme yang benar, sesuai tata krama," papar adik kandung Prabowo itu.

Ahok memutuskan mundur karena tidak setuju dengan Gerindra, yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih masih mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung. Namun, kini, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah sikap dan mendukung agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com