"Konflik PPP Akan Hilangkan Citra Rumah Besar Umat Islam"

MEDAN, KOMPAS.com - Petinggi Partai Persatuan Pembangunan diharapkan dapat menuntaskan konflik internal partainya. Konflik yang kembali terulang itu dinilai cukup memprihatinkan dan dapat merusak kepercayaan umat Islam.

"Konflik itu dapat menghilangkan citra PPP sebagai tempat bernaung umat Islam," kata pengamat politik dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Ansari Yamamah di Medan, Sabtu (13/9/2014), seperti dikutip Antara.

Selama ini, kata Ansari, PPP telah mendeklarasikan "rumah besar umat Islam" dan kembali mendapatkan kepercayaan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Namun, konflik yang terjadi antara dua kubu dalam PPP belakangan ini dapat menghilangkan citra positif terhadap parpol dengan lambang Ka'bah tersebut.

Dengan adanya klaim saling pecat dan tudingan mengeluarkan keputusan ilegal antarpetinggi PPP, muncul indikasi adanya dua kepemimpinan dalam parpol berasaskan Islam itu. Dalam Islam, tidak dikenal adanya dua kepemimpinan dalam sebuah rumah.

"Kalau ada dua kepemimpinan, berarti rumah itu tidak islami lagi," kata Ansari.

Selain itu, kata dia, Islam juga selalu mengajarkan upaya musyawarah untuk menyelesaikan konflik karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dalam Islam, tidak dikenal adanya pemaksaan kehendak dan tidak ada masalah yang tidak dapat dirundingkan kecuali mengenai keesaan Allah SWT.

Jika terus larut dalam konflik dan tidak mengutamakan upaya musyawarah, dikhawatirkan bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan PPP sebagai rumah besar umat Islam.

Tidak tertutup kemungkinan umat Islam justru akan meninggalkan PPP karena tidak mampu membuktikan sebagai rumah yang dapat memberikan pengayongan.

"Kalau petinggi PPP terus bertengkar, bagaimana bisa mengklaim sebagai rumah besar umat? Tidak ada orang mau masuk dalam rumah yang penuh dengan konflik," kata Ansari.

Dosen Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara tersebut menilai adanya unsur pragmatisme dalam konflik tersebut sehingga terkesan mengabaikan kepentingan umat yang mendambakan politik yang beretika.

"Kalau ada dua pihak yang saling mengklaim ilegal, berarti ada yang salah dalam organisasi itu," ujar Ansari.

Para tokoh senior PPP, bahkan mungkin kalangan ulama diharapkan dapat turun tangan untuk "mendamaikan" yuniornya guna menjaga keutuhan parpol yang mendeklarasikan diri sebagai rumah besar umat Islam tersebut.

"Jangan cederai kepercayaan umat Islam, mari kembali ke 'khittah' (dasar) sebagai parpol berasaskan Islam," katanya.

Sebelumnya, sejumlah petinggi PPP seperti Sekjen Muhammad Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa mengadakan pertemuan menghasilkan keputusan pemberhentian Suryadharma sebagai ketum. (Baca: Suryadharma Ali Dipecat dari Posisi Ketua Umum PPP)

Setelah itu, Suryadharma mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap sejumlah petinggi partari tersebut karena dianggap tidak menaati AD/ART parpol. (Baca: Dilengserkan dari Ketum, Suryadharma Pecat Emron, Suharso, Lukman Hakim, dan Romy)

Aksi saling pecat di internal PPP bukan kali ini saja terjadi. Pada April lalu, mereka juga saling pecat terkait sikap Suryadharma yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Belakangan, mereka berdamai dan jabatan masing-masing dikembalikan seperti semula. (Baca: Suryadharma Pecat Waketum PPP dan Empat Ketua DPW)