KPK, Polri, dan PPATK Diharapkan Bantu Telusuri Rekam Jejak Calon Ketum PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Rodja meminta, agar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI membantu pelaksanaan Muktamar PPP mendatang. Ia khawatir terjadi praktik politik uang saat pemilihan Ketua Umum PPP yang baru.

“Menjelang muktamar PPP ini kami meminta aparat keamanan melakukan penyelidikan dan pengusutan kepada calon-calon Ketua Umum. Polisi, KPK dan PPATK diharapkan terlibat” kata Rodja di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Rodja berharap, pengganti Suryadharma Ali nantinya merupakan sosok pemimpin yang berwibawa dan memiliki tanggungjawab yang tinggi untuk membesarkan PPP. Ia khawatir, jika pada saat pemilihan Ketua Umum PPP mendatang politik uang terjadi untuk membeli suara.

“PPP harus menjadi partai yang bersih dan berwibawa, dan itu bisa dicapai apabila pemimpinnya bersih,” katanya.

Selain itu, ia berharap, agar ketua umum PPP mendatang memiliki karir yang berjenjang di dalam struktur kepartaian. Sehingga, ketua umum itu mengetahui seluk beluk persoalan dan cara menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam partai.

“(Ibaratnya) jangan menaikkan penumpang dari halte, tapi harus dari terminal. Jadi calon pemimpin itu harus berjenjang,” katanya.