Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

28 DPW Dukung Pencopotan Suryadharma sebagai Ketum PPP

Kompas.com - 10/09/2014, 12:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 28 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pencopotan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum. Suryadharma resmi dicopot dari pucuk pimpinan partai berlambang Kabah itu pada rapat pimpinan harian PPP di Jakarta, Selasa (9/9/2014) malam.

"Teman-teman wilayah yang saat ini telah melakukan silaturahim sebanyak 28 DPW, seluruhnya sepakat dan mendukung keputusan DPP yang diselenggarakan pada malam tadi," ujar Ketua DPW Banten Mardiono dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Dalam jumpa pers itu, hadir para pengurus DPW PPP, di antaranya Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, Ketua DPW Kalimantan Barat Ahmadi Usman, Ketua DPW Nusa Tenggara Timur Yahidin Umar, dan Sekretaris DPW Kalimantan Timur Awaludin Noor.

Mardiono mengungkapkan, pencopotan terhadap Suryadharma itu adalah tindak lanjut dari permintaan kader di daerah yang menginginkan marwah PPP kembali. Kader di daerah, kata dia, meminta hal itu setelah Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sewaktu menjabat Menteri Agama.

"Apa yang diputuskan oleh rekan-rekan DPP bukan didasari pada rasa ketidaksukaan pribadi kepada Ketum, tapi ini semata karena kecintaan terhadap beliau agar fokus menjalani kasus hukum yang menimpanya," ucap Mardiono.

PPP menyelenggarakan rapat pengurus harian pada Selasa malam hingga Rabu dini hari tadi. Di dalam rapat itu diputuskan Suryadharma dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum. Suryadharma melakukan walk out dan tidak menerima pencopotannya itu.

Saat ini, posisi Ketua Umum dipegang oleh Emron Pangkapi yang diberi tugas menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum. Nantinya Emron bertugas menjalankan musyawarah kerja nasional (mukernas) sebagai persiapan pelaksanaan muktamar untuk mencari ketua umum baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com