Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan karena Wajah Jelek Seseorang, Paspampres Berhak Mengusirnya

Kompas.com - 09/09/2014, 16:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR terpilih 2014-2019, Adian Napitupulu, sempat memberikan masukan kepada Asisten Intel Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Kolonel Edmil Nurjamil.

Saran tersebut ialah agar Paspampres tidak mencurigai seseorang hanya karena tampilan fisiknya seperti penjahat.

"Tarolah saya target yang dicurigai, mungkin karena wajah saya segala macam. Tapi, kalau aslinya jelek mau bagaimana. Dulu waktu saya kuliah hukum ada teori Lombroso, katanya orang jahat karena struktur wajahnya. Mungkin saya termasuk ke dalam teori itu," kata Adian seusai memberikan keterangan pers bersama Edmil di bekas kantor media Jokowi-JK, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Namun, lanjut Adian, teori Lombroso itu berlaku 200 tahun yang lalu. Itu artinya sudah sangat usang jika digunakan dalam konteks kekinian.

Untuk itu, lanjut politikus PDI Perjuangan itu, ke depannya, Paspampres bisa menghindari kekeliruan dalam memperlakukan tamu berdasarkan identifikasi yang kuat.

"Untuk sekarang tidak bisa menggunakan teori itu. Itu bisa kita hindari kalau identifikasinya kuat. Pada saat kejadian, sudah ada beberapa teman wartawan yang meyakinkan Paspampres saya anggota dewan. Kalau identifikasi kuat, (pengusiran) itu tidak akan terjadi," ujar aktivis 98 itu.

Adian pun kini sudah tidak mempersoalkan pengusiran terhadap dirinya saat menghadiri peluncuran lagu baru Slank di gedung Radio Republik Indonesia (RRI), kemarin.

"Tadi dikatakan Pak Edmil ada keterbatasan sumber daya kemarin. Ada ring yang harus dijaga sangat banyak. Kebetulan ada rekrutmen yang belum sampai pada tahap identifikasi itu. Bagi saya sudah selesai dan ke depan di kemudian hari jangan terulang bukan terhadap saya, tapi terhadap orang lain juga apa pun jabatannya, apa pun posisinya," tukas Adian.

Baca juga : Pakai Jaket Kulit di Acara Jokowi, Adian Napitupulu Malah Diusir Paspampres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com