Politisi Partai Golkar Nilai Pilkada Tak Langsung Dapat Hemat Rp 41 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah tak langsung atau dipilih oleh DPRD disebut mampu menekan pengeluaran belanja negara. Bahkan, penekanan anggaran tersebut diyakini mampu mencapai angka Rp 41 triliun.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin saat berbincang dengan sejumlah media di Kompleks Parlemen, Senin (8/9/2014). Menurut Nurul anggaran pilkada untuk setiap provinsi terbilang cukup fantastis. Bahkan, pelaksanaan Pilkada Jawa Timur lalu, kata dia, mencapai angka Rp 1,3 triliun.

"Kalau dilihat dari anggaran pilkada, yang bisa dihemat itu sebesar Rp 41 triliun. Itu pun dengan perhitungan satu provinsi menggunakan Rp 500 miliar untuk pilkadanya," kata Nurul.

Dengan penghematan sebesar itu, ia mengatakan, maka dapat membantu persoalan kesulitan keuangan negara saat ini. Ia mengaku, prihatin atas sejumlah pernyataan dari berbagai kalangan yang menyebut bahwa penghematan itu hanya sebatas akal-akalan Koalisi Merah Putih untuk memperluas kekuasaan di daerah.

"Negara ini sedang prihatin bahwa masukan anggaran ke kas negara menurun," ujarnya.

Di samping itu, ia menambahkan, DPR akan mengatur kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pilkada tersebut. Dalam hal ini, kata dia, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan tetap dilibatkan saat pelaksanaan pemilu.

Setiap partai politik dapat mengajukan 1-3 calon yang akan maju dalam pilkada. Para calon itu nantinya akam kembali diseleksi oleh KPU sebelum bertarung di parlemen untuk meraih dukungan sebanyak mungkin. Kemudian, apabila di dalam pelaksanaan pilkada itu terjadi dugaan kecurangan, maka masyarakat dapat melaporkannya ke Bawaslu. Bawaslu kemudian akan memroses laporan tersebut dan menindak apabila memang benar terjadi kecurangan.

"Kalau misalnya terjadi suap, ketahuan Bawaslu dan Panwas itu akan dimasukkan (aturannya) ke dalam UU untuk didiskualifikasi. Jadi sistem pengawasan akan diperketat," katanya.