Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Akui Ada Anggota Tim Transisi yang Terlalu Gesit

Kompas.com - 07/09/2014, 14:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Jusuf Jalla yakin komentar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak mengganggu jalannya masa transisi secara umum. SBY berkomentar pemerintahannya masih berjalan hingga kini dan tidak ingin didikte.

"Tidak. Tidak sama sekali," ujar JK di sela acara silaturahmi Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama fraksi PDI Perjuangan di Hotel Dharmawangsa Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014) siang.

Kalla yakin masa transisi dari SBY-Boediono ke Jokowi-JK berlangsung dengan baik. Kalla pun yakin apa yang diinginkan pemerintahannya untuk bisa dilakukan begitu dilantik dapat tercapai. Soal komentar SBY itu sendiri, Kalla enggan menanggapinya. Tim transisi, kata Kalla punya tugas khusus menyiapkan pemerintahannya agar berjalan baik. Meski itu berhubungan dengan pemerintahan saat ini, hal itu bukan bentuk intervensi.

"Tim punya pandangan, itu pasti. Dan itu sah-sah saja," ujar Kalla.

Kalla meyakini apa yang dikhawatirkan SBY soal ada anggota Tim Transisi yang 'kegesitan' tidak akan terulang lagi. "Kemarin ada teman yang terlalu banyak bertanya mungkin. Sekarang kan sudah diatur harus bertemu Menko atau Sekab, sebelumnya kan enggak ada," lanjut Kalla.

Sebelumnya, Presiden SBY mengingatkan agar tim utusan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan kabinet yang dipimpinnya tidak saling menyalahkan. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi proses transisi yang mulus.

"Poin saya adalah, masa transisi, konsultasi, dan komunikasi, tidak boleh saling menyalahkan kebijakan masing-masing. Dalam pertemuan saya dengan Pak Jokowi juga ada kesepakatan, tidak perlulah tim beliau mengkritik kita, juga tidak perlu menyalahkan rencana presiden masing-masing," ujar Presiden SBY dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/9/2014) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com